Jawa Timur Jadi Provinsi Penerima Dana Bagi Hasil Cukai Rokok Tertinggi

Kementerian Keuangan mencantumkan Jawa Timur sebagai provinsi yang paling banyak menerima jatah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)

Keputusan ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran 2019.

Di tingkat kabupaten dan kota, penerima DBH CHT tertinggi adalah Kabupaten Pasuruan dengan nilai Rp177,53 miliar dan Kabupaten Kudus dengan nilai Rp158,06 miliar.

Sementara itu, kabupaten yang menerima nilai DBH CHT paling sedikit adalah 15 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan yakni Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, Ogan Komerin Ulu, Ogan Komering Ilir, Palembang, Pagar Alam. Lubuk Linggau, Prabumulih, Banyuasin, Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Musi Rawas Utara.

Penjatahan jatah DBH CHT ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran 2019.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau yang sering disingkat sebagai disingkat DBH-CHT sendiri merupakan bagi hasil pungutan di luar pajak dalam bentuk cukai dari olahan tembakau, yang diatur dan dikelola negara.

Pembagian DBH-CHT ini punya alokasi tersendiri, yakni 30 persen untuk provinsi penghasil, 40 persen untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30 persen untuk kabupaten/kota lainnya

Kisah Gus Dur Membela Industri Tembakau

Era reformasi adalah era kebangkitan Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia. IHT kala krisis moneter di tahun 1998 menjadi satu-satunya Industri yang mampu bertahan melewatinya. Pasca reformasi, Gus Dur tampil menjadi presiden yang sangat mendukung industri hasil tembakau ini.

Di masa pemerintahan, Gus Dur banyak melakukan kebijakan-kebijakan berani, Salah satu kebijakannya yang kelak bakal dikenang oleh banyak masyarakat industri tembakau adalah amandemen Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81/1999 menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2000. Amandemen ini mengatur tentang penayangan iklan IHT di media-media televisi, baik nasional maupun swasta dengan Batasan-batasan jelas.

Amandemen tersebut juga memberikan izin penyesuaian level kandungan tar dan nikotin menurut jenis produk hasil tembakau, dan penentuan batas waktu penyesuaian kandungan untuk sigaret (rokok) putih dua tahun, sigaret kretek mesin tujuh tahun dan sigaret kretek tangan sepuluh tahun.

Terkait dengan penayangan iklan, amandemen yang dikeluarkan Gus Dur saat itu memberikan angin segar bagi IHT untuk melakukan promosi pengenalan bermacam produk sigaret kretek.

Amandemen tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi industri hasil tembakau.

Tak berhenti di situ, Gus Dur juga menjadi Presiden yang membubarkan Badan Penyanggah dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). Salah satu badan yang muncul saat Soeharto masih menjadi Presiden. BPPC adalah badan yang “membunuh” petani cengkeh dan menghancurkan harga cengkeh di pasaran dunia. Dengan dibubarkannya BPPC, Gus Dur menyelamatkan harga cengkeh saat itu, oleh karenanya Gus Dur menjadi pahlawan bagi para petani-petani cengkeh di Indonesia, khususnya di daerah Maluku.

Gus Dur juga bersuara tegas menolak MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok. Alasannya karena fatwa haram MUI tak mempunyai dasar legitimasi agama yang kuat, dan juga tidak melihat konteks sosial masyarakat Indonesia secara utuh.

Gus Dur bersikap sesuai dengan apa yang menjadi pegangan Lembaga Bahtsul Masail (LBH NU) dasar ketetapan rokok adalah boleh alias mubah, sehingga tidak perlu pembahasan lagi.

Sayangnya hingga beliau berpulang, fatwa haram akhirnya benar-benar disahkan dan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang tak punya legitimasi agama yang kuat.

Banyak lagi hal-hal yang ditorehkan Presiden KH.Abdurrahman Wahid semasa menjabat sebagai Presiden RI ke-4. Beliau memimpin Negara ini dari tahun 1999 sampai 2001. Banyak dari masyarakat merasa kehilangan besar, saat Gus Dur dipanggil Tuhan YME.

Beliau menjadi panutan banyak orang, dan dianggap salah satu pendobrak sistem pemerintahan Indonesia yang tak berpihak kepada wong cilik. Beliau juga adalah salah satu tokoh Pluralisme dan Guru bangsa. Salah satu pemimpin terbaik Indonesia.

Lika-liku Masa Depan Rokok Kretek di Tengah Gempuran Vape

Nun jauh di sana, di Amerika Serikat tepatnya, budaya Vape juga sudah mulai berkembang lama ketimbang di Tanah Air. Penikmatnya terbagi menjadi dua, ada yang dulunya bekas perokok dan ada yang memang menikmatinya sebagai gaya hidup.

  

Menjadi budaya baru yang berkembang di berbagai belahan dunia bahkan di Indonesia, Vape konon menjadi alternatif yang lebih bermanfaat daripada rokok. Dalih yang diusung selalu sama kepada para perokok tradisonal yaitu soal kesehatan dan lebih irit. Soal kesehatan tentu ada beberapa pendapat para ilmuwan yang membantahnya. Vape lebih buruk dari pada rokok apalagi kretek. Bisa Anda coba googling sendiri soal bahaya Vape.

Anehnya produk impor entah kenapa selalu dinikmati di Indonesia. Padahal Negeri ini punya warisan budaya asli khas Indonesia yakni kretek. Tentu menjadi pertanyaan besar, kenapa warisan budaya asli Indonesia selalu dirasa kuno dan harus ditinggalkan. Ada yang bermain di sini. Tentu saja salah satunya adalah media. Produsen informasi yang membuat kebanyakan masyarakat khususnya remaja berusia 18 tahun ke atas merasa tren menghisap vape lebih baik dari pada menikmati kretek.

Tren tak selamanya berjalan massal dan bertahan. Vape adalah salah satu bentuk tren sesaat. Banyak yang akhirnya mengetahui bahwa vape adalah produk berbahaya. Ia dianggap salah satu produk pengganti alternatif tembakau. Namun, faktanya di beberapa negara penggunaan vape dilarang.

Di Indonesia, beberapa kafe, rumah makan dan restoran melarang konsumennya menghisap vape. Produk vape sangatlah mengganggu, asapnya oleh banyak orang dianggap sangat banyak dan menganggu.

Dalam keadaan demikian inilah rokok kretek dianggap lebih baik.

Selain itu, kretek juga dianggap lebih pro dengan ketahanan ekonomi nasional, sebab hampir seluruh bahan yang dibuat untuk kretek dari mulai tembakau sampai cengkihnya merupakan tanaman asli Indonesia. Berbeda dengan vape yang secara faktual memang banyak didominasi oleh produk impor.

Persaingan rokok memang semakin ketat. Tak ada yang bisa menjamin siapa yang bakal memenangi persaingan di masa depan. Apakah vape? Apakah rokok putih? Atau apakah rokok kretek? Entahlah. Tapi yang jelas, jika yang menang ternyata adalah rokok kretek, maka itu adalah kemenangan besar bagi Indonesia.

Pajak Rokok Sumbang PAD Sulawesi Barat 85 Miliar

Tahun 2018 kemarin, banyak daerah di Indonesia mampu mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan Pemerintah. Sebagian besar hasil pajak ini didapatkan dari cukai pajak rokok. Salah satu Industri yang paling tidak disukai oleh kelompok Anti-Rokok, namun ternyata mampu memberikan sumbangsih besar kepada Pemerintah.

Salah satu daerah di Indonesia yang mampu mencapai realisasi pajak adalah Sulawesi Barat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pajak Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar Fahri. Beliau mengatakan bahwa target realisasi pajak rokok tahun 2018 mencapai jumlah sekitar Rp 85 miliar.

Pajak ini memberikan sumbangsih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Barat. Penerimaan besar pajak ini juga akan disalurkan ke Kabupaten melalui Dana Bagi Hasil pajak rokok.

Porsi Kabupaten akan mendapat DBH Rp 58,8 miliar. Ini akan dibagikan sesuai jumlah penduduknya. Bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten: Mamuju mendapatkan Rp11.705.441.785, Majene Rp8.062.631.065, Polewali Mandar Rp16.821.103.927. Mamasa Rp7.664.045.5565, Pasangkayu Rp7.924.671.938 dan Mamuju Tengah Rp6.678.560.333.

Dengan pertimbangan realisasi ini, maka di tahun 2019 target penerimaan Pajak untuk Sulawesi Barat akan dinaikkan sebesar 91 miliar. Meningkat 6 miliar dibandingkan tahun 2018.

Pajak Rokok NTB Digunakan Untuk Pendaftaran BPJS Bagi 48 Ribu Warga

Pada pertengahan tahun 2018 lalu, gempa dan bencana menimpa wilayah NTB khususnya Lombok dan juga Lombok utara.

Kini, sudah beberapa bulan berlalu. Aktivitas pemulihan pasca gempa pun secara perlahan mulai dilakukan. Para warga sudah mulai kembali beraktivitas normal. Kendati demikian, tentu saja masih ada banyak persoalan yang tersisa dari efek gempa. Salah satunya adalah banyaknya warga yang terancam tidak bisa mendapatkan premi BPSJ Kesehatan karena belum membayar premi iuran pasca bencana.

Data-data dan kondisi tersebut ditindaklanjuti dengan cepat tanggap oleh Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat. Awal tahun ini dana tambahan dikucurkan kepada BPJS NTB dari hasil cukai pajak rokok senilai 21 Miliar.

Dana tersebut dialokasikan untuk memasukan warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat (NTB) Nurhandini Eka Dewi  menjelaskan, rincian dana tersebut dialokasikan ke provinsi dan juga kabupaten/kota yang ada di NTB. Eka meminta pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di NTB untuk berkoordinasi dengan dinas sosial terkait daftar warga yang memenuhi persyaratan tersebut. Untuk yang  ada di provinsi, dana tersebut digunakan untuk membantu iuran premi para peserta BPJS yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara dengan total sebanyak 48 ribu warga Lombok Utara.

Jumlah dana dari cukai rokok ini membantu warga Lombok untuk tetap mendapatkan jaminan kesehatan dan berobat. Dana ini mampu untuk menambal mereka yang sejak dari pertengahan tahun lalu tak membayar premi iuran BPJS Kesehatan. Saat ini Dinas Kesehatan NTB berupaya keras agar seluruh warga Lombok Utara dapat menikmati jaminan BPJS Kesehatan.

Cukai Rokok Sumbang Pemasukan Negara 153 Triliun

Penerimaan Bea Cukai pada 2018 kemarin berhasil memenuhi target APBN 2018. Realisasinya luar biasa, mencapai Rp 205,5 triliun atau tumbuh sebanyak 6,7% dibandingkan pada tahun 2017. Realisasi penerimaan Bea Cukai itu mencapai 106% dari target yang disepakati pemerintah dan DPR di APBN 2018 yang sebesar Rp 194 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi saat ditanyai di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Penerimaan terbesar Bea Cukai pada 2018 disumbang oleh cukai rokok. Total pendapatan dari cukai itu mencapai Rp159,7 triliun, yang terdiri dari cukai rokok Rp 153 triliun, minuman (beralkohol) Rp 6,4 triliun dan etil alkohol Rp 0,1 triliun, serta cukai lainnya Rp 0,1 triliun.

Pendapatan besar dari cukai rokok tersebut juga telah dialokasikan untuk menambal biaya defisit BPJS Kesehatan seluruh warga negara Indonesia.

Hal ini telah diputuskan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada pertengahan tahun 2018 lalu. Keputusan tersebut banyak menuai kontroversi, terlebih lagi bagi para pembenci rokok. Namun, manfaat dari keputusan tersebut mampu menambal kekurangan biaya Jaminan Kesehatan seluruh warga negara Indonesia. Artinya para perokok mensubsidi seluruhnya, baik itu perokok, dan non-perokok.

Pemasukan besar dari cukai rokok di tahun 2018 menjadi tolok ukur untuk target penerimaan pajak di tahun 2019 ini. Tentu targetnya akan lebih meningkat. Seluruh stakeholders Industri Tembakau akan berusaha menyumbangkan lebih banyak lagi, mengingat tahun ini pajak cukai rokok tak dinaikkan harganya untuk dibebankan ke konsumen. Artinya kinerja Bea Cukai harus ekstra keras, karena tak dinaikkan pajak cukai rokok berarti butuh langkah strategis mendapatkan penerimaan cukai rokok agar sesuai target. Salah satu yang dikerjakan Bea Cukai saat ini adalah melakukan inspeksi rutin mencegah peredaran rokok-rokok ilegal yang tak bercukai.

Sebagai konsumen, perokok tentu punya peran besar untuk membantu Negara. Salah satunya adalah dengan cerdas membeli produk-produk asli Indonesia yang bercukai resmi. Hal ini nantinya akan berimbas pada penerimaan cukai di tahun 2019.

Buruh Rokok Kudus Resmi Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial

Para buruh rokok sigaret tangan di Kudus rasanya patut bergembira, pasalnya kini mereka mendapatkan kepastian menerima jaminan sosial ketenagakerjaan. Awalnya pemerintah tak memberikan jaminan ini, karena kerja mereka borongan saat bahan baku tersedia, atau sesuai musim. Kini, puluhan buruh SKT di Kabupaten Kudus menerima perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP RTMM SPSI), Kudus Suba’an Abdul Rohman disela-sela seminar “Membangun Harmonitas Hubungan Industrial Yang Berkeadilan” mengatakan kepastian penerimaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk semua buruh SKT di Kabupaten Kudus.

Saat ini jumlah buruh rokok yang tergabung dalam PC FSP RTMM SPSI Kudus mencapai 58.719 orang yang berasal dari 26 pabrik rokok di Kudus. Berdasarkan keputusan Kementerian Tenaga Kerja, seluruh buruh SKT yang berada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kudus akan menerima jaminan perlindungan sosial Ketenagakerjaan. Artinya Buruh rokok mendapatkan bantuan BPJS, yang iuran perbulannya dibantu oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kudus Ishak mengingatkan kepada semua perusahaan di Kudus untuk memberikan perlindungan kepada pekerjanya dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan. “Hal itu merupakan hak setiap pekerja, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran ketika terjadi kecelakaan kerja dan tidak bisa bekerja tidak akan mendapatkan penghasilan,” ujarnya saat dalam seminar tersebut.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi setiap warganya yang bekerja dan ketika terjadi kecelakaan kerja.

Rokok Adalah Sumber Utama Omset Pedagang UKM

Rokok, dengan segala pro-kontranya ternyata memang menjadi produk yang sangat penting bagi industri dalam negeri, utamanya industri kerakyatan.

 

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto secara tegas mengakui bahwa industri pengolahan hasil tembakau mempunyai peranan penting dalam peningkatan ekonomi negara. Bahkan, sesuai Perpres No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, industri hasil tembakau termasuk salah satu sektor yang dikembangkan dengan tetap memperhatikan keseimbangan dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Airlangga juga mengatakan bahwa rokok merupakan salah satu sumber utama pemasukan omset pedagang UKM

“Kita sadari bersama bahwa rokok merupakan sumber utama omzet para pedagang UKM,” ujar Airlangga.

Pada tahun 2017, penerimaan cukai dari sektor industri hasil tembakau mencapai Rp 147,7 triliun, meningkat 7,1% dibanding tahun 2016 sebesar Rp 137,9 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2016, nilai ekspor rokok menembus US$ 784 juta, meningkat menjadi US$ 866 juta di 2017. Artinya sektor Industri rokok ini mampu bersaing dan menyumbang Negara tiap tahunnya dalam jumlah yang besar.

“Sektor ini juga telah mempekerjakan sebanyak 7 juta petani. Industri yang dimulai dari rokok kretek ini telah berabad-abad umurnya. Sektor ini asli berkembang dari bumi pertiwi Indonesia” tandas Airlangga ketika dimintai pendapat soal Industri kretek.

Tradisi Memberikan Uang Rokok Ternyata Juga Ada di China

Selama ini, kita mengenal apa yang namanya “Uang rokok”, yang mana merupakan semacam uang yang diberikan pada seseorang yang lain sebagai imbalan atas jasa tertentu.

Uang rokok ini biasanya menjadi semacam alternatif bila di pemberi jasa menolak untuk mematok semacam tarif tertentu. Uang rokok ini juga bisa diartikan sebagai semacam hadiah atas pertolongan dari seseorang (dengan tingkat pertolongan yang kecil).

Nah, usut punya usut, tradisi memberikan “uang rokok” ini ternyata tidak hanya berlaku di Indonesia, namun juga di China.

Di China, uang rokok menjadi semacam uang angpao dalam tingkatan yang lebih kecil.

Seperti diketahui, di beberapa negara, tradisi saling memberikan hadiah, imbalan, atau pemberian memang merupakan tradisi yang turun-temurun. Nah, penyebutan nama pemberian itu kadang tergantung dengan kondisi sosial daerah tersebut.

Indonesia yang memang akrab dengan dunia rokok mengenal istilah “uang rokok”. Tak disangka, China pun ternyata juga begitu, mereka juga mengenal istilah “uang rokok”, sebab ternyata budaya merokok di China juga tinggi seperti di Indonesia. China bahkan dikenal sebagai salah satu negara perokok terbesar di dunia.

Rokok Ternyata Bisa Mengurangi Risiko Kanker Payudara

Rokok selalu dijadikan kambing hitam para kelompok anti-rokok sebagai penyebab utama terjadinya penyakit-penyakit berbahaya. Seperti kanker, paru-paru hitam,

Namun, tak semua tuduhan yang dilontarkan tersebut terbukti secara ilmiah. Banyak tuduhan tersebut adalah dusta belaka yang memang sengaja dibuat untuk membuat sentimen negatif terhadap produk rokok.

Tak banyak yang tahu, Bahwa sebenarnya ada beberapa hal dari rokok yang ternyata bermanfaat, apalagi rokok kretek khas Indonesia yang memang dibuat dari campuran tembakau dan cengkeh.

Rokok mengurangi resiko terkena Kanker Payudara.

Hasil ini didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh National Cancer Institute. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa gen pembawa kanker payudara akan berkurang hingga 35% jika merokok sebanyak 4 pack dalam jangka waktu setahun. Hasil penelitian yang mencengangkan ini dibuktikan pula jika merokok lebih dari 20 pack per tahun ternyata menurunkan angka calon penderita kanker payudara sebesar 64%.

Rokok mencegah kanker kulit langka

Penelitian juga dilakukan oleh National Cancer Institute, didapatkan hasil bahwa merokok dapat mencegah terjadinya pengembangan kanker kulit. Penelitian ini dilakukan pada endemic penderita di wilayah Mediterania, wilayah Italia Selatan, Yunani dan Israel. Kandungan tembakau murni dalam rokok dapat mengurangi terjadinya pengembangan kanker kulit langka tersebut, dilansir dari Dr. James Goedert.

Nikotin mampu membunuh kuman dan bakteri penyebab terjadinya TBC

Seorang Profesor Mikrobiologi Molekular, Saleh Naaser menemukan bahwa nikotin dapat menghentikan pertumbuhan penyebab terjadinya TBC dalam pengujiannya di laboratorium.

Rokok dapat pula mengurangi penyakit radang usus besar

Zat Nikotin pada rokok dapat mengurangi aktivitas otot melingkar, terutama pada pelepasan Nitrat Oksida dalam kasus penderita radang usus. Hal inilah yang kemudian membuat para ahli farmasi berlomba-lomba memproduksi produk nikotin sebagai senjata untuk melawan produktivitas dan khasiat dari rokok.

Rokok dapat mengurangi resiko seseorang terkena Parkinson.

Penelitian dilakukan oleh Dr. Tanner. Ia melakukan penelitian terhadap 113 pasangan kembar pria dengan dosis rokok dihitung 10 sampai 20 tahun sebelum didiagnosis. Dari hasil penelitian tersebut terbukti bahwa perokok cenderung tidak memiliki resiko terkena Parkinson.