PT KAI Harus Belajar dari Jepang tentang Aturan Merokok di Kereta Api

PT KAI Harus Belajar dari Jepang tentang Aturan Merokok di Kereta Api

Aturan larangan merokok di seluruh bagian kereta api yang diberlakukan oleh PT Kereta Api Indonesia tidak terhitung lagi korbannya. Karena mereka yang kedapatan merokok di dalam kereta api diturunkan paksa di stasiun berikutnya. Sejumlah karyawan PT KAI ada pula yang dipecat karena kedapatan merokok di kereta api.

ruang merokok

Aturan yang diberlakukan sejak tahun 2012 tersebut, tidak hanya menghalangi para perokok untuk mendapatkan hak konstitusional. Rokok adalah produk legal yang dijamin oleh undang-undang.

rokok

Tetapi, hak konstitusional perokok itu tidak dipedulikan oleh PT KAI yang bersikukuh menyatakan seluruh bagian dari kereta api termasuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tanpa mempedulikan hak konsumen rokok yang harusnya disediakan tempat khusus untuk merokok.

gerbong khusus merokok

Ada pelajaran menarik yang pengelolaan kereta api di Jepang yang menyediakan gerbong khusus untuk para perokok. Langkah yang diterapkan oleh Jepang ini lebih solutif, karena baik yang perokok maupun tidak merokok sama-sama diperhatikan. Seorang penumpang yang hendak merokok, bukannya diturunkan malah diantar ke gerbong yang disediakan khusus bagi perokok.

Gambar ilustrasi: Eko Susanto

Mihaya Melawan Mitos Penyakit Akibat Rokok

Mihaya Melawan Mitos Penyakit Akibat Rokok

Mihaya punya kebiasaan merokok melebihi orang kebanyakan. Dalam sehari ia bisa menghabiskan 30 batang rokok tingwe (linting dewe). Tetapi, meski demikian tubuhnya terlihat bugar. Ia pun masih tetap menjalankan aktivitas keseharian.

orang merokok

Lelaki berusia 85 tahun mengaku tidak ada penyakit akibat merokok sebagaimana yang ditampilkan di televisi. Ia pun hirau dengan peringatan kesehatan tersebut.

rokok tingwe

Sesekali keluhan yang datang kepadanya ialah darah rendah dan rematik. Dan pusing. Untuk yang terakhir itu pertolongan pertama yang diminta Mihaya hanyalah sebatang rokok.

orang merokok

Istri dan anaknya hanya bisa maklum dengan kebiasaan Mihaya. Sebab, Mihaya justru terlihat lemas dan tidak bergairah menjalankan aktivitas keseharian bila tidak dibarengi dengan merokok.

Gambar ilustrasi: Eko Susanto

Rokok Sokong Lonjakan Penerimaan Bea dan Cukai

Rokok Sokong Lonjakan Penerimaan Bea dan Cukai

Penerimaan bea dan cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencapai 16,4 triliun di bulan Ramadan ini. Mengalami peningkatan sebesar 20% dibandingkan bulan sebelumnya.

bungkus rokok

Lonjakan ini sudah diperkirakan sebelumnya, karena biasanya pada bulan ini, tingkat konsumsi masyarakat meningkat. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk mengimpor kebutuhan barang sebagai stok selama Ramadan dan lebaran.

cukai rokok

Dalam penerimaan ini, pendapatan cukai dari rokok masih menjadi salah satu yang paling besar kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara melalui Cukai Hasil Tembakau. Hal ini disebabkan faktor kenaikan cukai yang berlaku sejak Januari 2017 lalu yang efeknya baru mulai dirasakan pada kuartal kedua tahun ini.

rokok

Bila dirata-rata, kenaikan cukai rokok yang diterapkan pemerintah mencapai 10,54% dibandingkan tahun lalu. Dari total pemasukan bea dan cukai selama Mei 2017, sekitar 12,5 triliun atau sekitar 76% berasal dari cukai hasil tembakau. Sedangkan dari bea masuk sebesar 3,2 triliun.

Gambar ilustrasi: Eko Susanto

Perokok Sumbang Pelayanan Kesehatan bagi Daerah

Perokok Sumbang Pelayanan Kesehatan bagi Daerah

Perokok tak perlu minder karena senantiasa disudutkan di ruangan sosial, dianggap pesakitan, dan bahkan untuk menikmati rokok pun harus selalu dipersulit dengan tidak tersedianya ruang khusus merokok.

bungkus rokok

Para perokok sebenarnya memiliki peran penting bagi pembangunan, misal dari cukai hasil tembakau (CHT) dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DB-CHT) yang didistribusikan ke daerah-daerah penghasil tembakau.

orang merokok

Lalu, untuk daerah-daerah lain. Perokok juga memberikan pendapatan dalam bentuk pajak rokok yang dipungut dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan prosentase sebesar 10% dari cukai hasil tembakau. Pajak rokok tersebut dikumpulkan oleh pemerintah pusat kemudian akan dialirkan ke daerah-daerah. Prosentasenya pembagiannya, untuk provinsi sebesar 30 persen dan 70% sisanya untuk pemerintah kabupaten dan kota.

rokok

Di masing-masing daerah penerima itu, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diwajibkan minimal 50% dari dana pembagian pajak rokok tersebut untuk digunakan sebagai dana kesehatan. Sisanya untuk pembangunan, pendidikan, juga penegakan hukum, yang salah satu diantaranya adalah memberantas keberadaan rokok ilegal.

rokok

Walaupun menuai kontroversi karena keberadaan pajak rokok membuat perokok menanggung beban pajak ganda, tapi toh kebijakan ini tetap berlanjut dan sudah diberlakukan sejak 2014.

Besaran dana pajak rokok yang dibagikan ke daerah sebagai dana pembangunan pun terus meningkat, dari sebesar Rp244 miliar pada 2014, Rp397 miliar pada 2015, dan tahun lalu dikumpulkan dana pajak rokok sebesar Rp484 miliar.

Gambar ilustrasi: Eko Susanto

Simalakama Reklame Rokok: Terlarang Namun Menguntungkan

Simalakama Reklame Rokok: Terlarang Namun Menguntungkan

Reklame dari produsen rokok diberi batasan sejak terbitnya PP 109 Tahun 2012. Peraturan tersebut melarang reklame iklan rokok diletakkan di jalan utama atau protokol dan harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang.

rokok

Atas kebijakan tersebut, pemerintah daerah menjadi tidak serta merta bisa memberikan keleluasaan ijin bagi perusahaan rokok yang hendak mengajukan pemasangan reklame walaupun sebenarnya keberadaan reklame rokok memberikan sumbangan besar bagi pendapatan daerah. Sebagai contoh di Lampung, sumbangsih pajak reklame perusahaan rokok bahkan mencapai 50% dari total seluruh pendapatan pajak reklame.

orang merokok

Tetapi, peraturan yang tidak jelas dengan kategori jalan utama ini membuat sejumlah pihak dengan mudah melihat pemasangan reklame rokok dianggap melanggar peraturan. Padahal ijin telah diperoleh dari pemerintah daerah.

rokok

Hal ini tentu patut menjadi perhatian, sebab bagaimanapun, rokok adalah produk legal, perusahaan rokok mempunyai hak penuh untuk mengiklankan produknya. Hak ini dilindungi oleh undang-undang. Demikianlah yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi ketika memberikan argumentasi kenapa perusahaan rokok tetap diberikan hak untuk beriklan.

Gambar ilustrasi: Eko Susanto

Jadilah Perokok Bijak: Jangan Merokok Sambil Berkendara

Jadilah Perokok Bijak: Jangan Merokok Sambil Berkendara

Merokok sambil berkendara kata sebagian orang mampu mengatasi rasa bosan saat macet. Sebagian orang lagi beranggapan bahwa merokok bisa menyingkirkan rasa kantuk. Tapi apa pun alasannya, bila kamu termasuk perokok bijak, maka jangan sekali-kali merokok sambil berkendara.

Merokok sambil berkendara bisa membahayakan karena menurunkan konsentrasi ketika mengemudi. Sebab fokus otak saat mengemudi akan berkurang akibat terbagi pada aktivitas merokok. Itulah sebabnya anda perlu menahan rasa bosan selagi menghadapi kemacetan lalu lintas. Nah, jika tak tahan, mulut kecut dan sebagainya, maka menepilah dan merokoklah di ruang terbuka dan syukur-syukur kalau di bawah pohon yang sejuk.

rokok

Apabila anda terserang kantuk selagi berkendara sudah barang tentu merokok bukan pilihan yang tepat untuk menyingkirkan rasa kantuk. Terlebih bila anda sedang mengemudi. Kenapa? Karena daya konsentrasi anda bisa anjlok. Maka pilihan yang terbaik adalah menepi dan sedikit goyang-goyangkan badan. Nah di saat itu pula adalah saat-saat yang tepat untuk merokok dengan relaks.

orang merokok

Tetapi argumentasi paling kuat mengapa merokok sambil berkendara tak cocok dilakukan adalah karena di jalan tidak ada asbak atau tempat sampah. Sebagai perokok yang peduli dengan kebersihan maka sudah barang tentu aktivitas merokok sambil berkendara sama sekali tidak perlu dilakukan. Anda cukup bersabar saja untuk mencapai tujuan dan mencari tempat khusus merokok, kemudian nikmati sebatang atau dua batang rokok dengan santai.

rokok

Selain itu, juga demi kenyamanan pengguna jalan yang lain, sebab, tak sedikit orang yang bisa terkena resiko kecelakaan karena matanya terkena sapuan bara api rokok yang terbang tertiup angin.

Gambar ilustrasi: Eko Susanto

Pemerintah Pertimbangkan Gunakan Dana Cukai Rokok untuk Menutup Defisit BPJS Kesehatan

Pemerintah Pertimbangkan Gunakan Dana Cukai Rokok untuk Menutup Defisit BPJS Kesehatan

Pemerintah tengah mencari solusi tepat untuk mengendalikan defisit yang dialami BPJS Kesehatan setiap tahunnya. Rapat koordinasi (RAKOR) tingkat menteri yang dipimpin Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani Kamis (30/3) lalu membahas 27 skenario untuk mengatasi defisit tersebut. Salah satu skenario yang direncanakan adalah pertimbangan penggunaan dana cukai rokok untuk menutup defisit BPJS kesehatan.

cukai rokok

Berdasarkan peraturan, pemerintah memang wajib menyediakan dana talangan untuk menutup defisit yang dialami BPJS Kesehatan setiap tahunnya apabila sumber pemasukan dari iuran peserta tidak cukup untuk membayar klaim manfaat dan operasional.

rokok

Tetapi, bicara defisit tentu tak cukup sekadar menutup defisit cash flow BPJS Kesehatan, namun juga mempersiapkan dana cadangan teknis untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu APBN tidak cukup membiayai dana talangan tersebut.

Dari 27 skenario yang masuk di antaranya adalah menggunakan dana bagi hasil cukai ke daerah. Dana bagi hasil cukai yang tidak terserap optimal untuk khususnya untuk pembinaan industri dan perbaiki kualitas bahan baku akan dialihkan untuk menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Selain dari cukai rokok, skenario lain adalah penyesuaian atau kenaikan iuran peserta.

bungkus rokok

Sesuai dengan hitungan aktuaria oleh DJNS iuran yang dibebankan masyarakat masih di bawah standar. Sebagai contoh iuran untuk segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) ditetapkan sebesar Rp23.000 dari seharusnya Rp36.000, artinya minus Rp13.000. Sedangkan peserta mandiri kelas III seharusnya Rp53.000 dari iuran yang ditarik sekarang sebesar Rp25.500, artinya minus Rp27,500. Untuk kelas II juga mengalami minus sebesar Rp12.000. Hanya tarif kelas I saja yang sesuai dengan hitungan akturia yakni Rp80.000.

Gambar ilustrasi: Eko Susanto