Pembagian Pajak Rokok: Jabar, Jatim, dan Jateng Dapat Porsi Terbesar

Pembagian Pajak Rokok: Jabar, Jatim, dan Jateng Dapat Porsi Terbesar

Tahun 2018 lalu menjadi salah satu tahun terbaik bagi perusahaan rokok. Dana hasil pajak rokok mampu digunakan untuk menambal biaya defisit BPJS kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Atas pencapaian tersebut, Pemerintah pusat melalui Presiden Republik Indonesia mentepakan tidak akan menaikkan harga pajak cukai rokok di tahun 2019. Kebijakan ini memberi angin segar bagi para pelaku industri tembakau, khususnya kalangan menengah dan kecil.

bungkus rokok

Tidak dinaikkannya tarif pajak untuk rokok ini ternyata tak membuat target penerimaan pemerintah dari rokok di tahun 2019 turun. Angkanya justru cenderung naik.

cukai rokok

Baru-baru ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), menerbitkan Keputusan KEP- 47/2018. Di mana keputusan ini menjelaskan soal besaran setoran pajak rokok ke rekening kas umum daerah untuk tiap proponsi tahun 2019. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Estimasi besaran pajak rokok terhadap 34 propinsi di Indonesia berbeda-beda. Tiga propinsi yang mendapatkan pajak rokok paling besar adalah Jawa Barat 2,6 Triliun, lalu Jawa Timur sebesar 2,3 Triliun, dan Jawa Tengah sebesar 2,1 triliun. Estimasi pajak rokok paling rendah adalah dari Kalimatan Utara yakni sebesar 37,9 Miliar. Total dari 34 Propinsi tersebut pajak rokok yang dibagikan senilai 15,56 Triliun.

rokok

Penentuan proporsi atau besaran pajak rokok yang diterima daerah berasal dari total penerimaan pajak rokok, yang merupakan 10% dari Cukai Hasil Tembakau, dibagi dengan jumlah penduduk yang dijadikan dasar pengitungan Dana Alokasi Umum (DAU) 2019.

Pajak rokok sendiri merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Besaran pajak rokok adalah 10% dari total penerimaan cukai rokok.

Pemerintah Peroleh Pendapatan Terbesar dari Bisnis Rokok

Pemerintah Peroleh Pendapatan Terbesar dari Bisnis Rokok

Dari setiap bungkus yang anda beli, ternyata pemerintah yang memperoleh porsi pendapatan terbesar. Ini dikarenakan selain cukai, pemerintah masih mengambil Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB).

rokok

Soal tarif cukai, ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan golongan produk. Untuk jenis Sigaret Kretek Mesin golongan 1, tarif yang dikenakan sebesar Rp530 perbatang. Jika anda membeli sebungkus rokok isi 16 batang, maka cukai yang anda bayarkan sebesar Rp8.480.

bungkus rokok

Berikutnya, anda mesti membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tarifnya sebesar 9,1% dari harga jual eceran (HJE). HJE per batang rokok golongan 1 adalah Rp1.120, maka per batang anda mesti membayar Rp102. Jadi untuk sebungkus yang isi 16 tadi maka PPN yang anda setorkan menjadi Rp1.632.

rokok

Dan terakhir, kebijakan terbaru pemerintah dengan memberi kewajiban membayar PDRB. Pengutan ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendapatakan pendapatan. Besarnya 10% dari tarif cukai. Jika tarif cukainya Rp530 perbatang, maka akan ditambah pungutan lagi sebesar Rp53. Bila sebungkus rokok, maka PDRB yang disetorkan menjadi Rp848.

rokok

Secara keseluruhan pembagian porsi pendapatan yang diterima oleh pemerintah sebesar Rp10.960. Sedangkan perusahaan rokok sebesar Rp7.040 per bungkusnya. Itu pun perusahaan harus membeli bahan baku, membayar pekerja, belanja iklan, dan membayar cukai di muka setiap tahunnya.

Gambar ilustrasi: Eko Susanto