Jawa Timur Jadi Provinsi Penerima Dana Bagi Hasil Cukai Rokok Tertinggi

Jawa Timur Jadi Provinsi Penerima Dana Bagi Hasil Cukai Rokok Tertinggi

Kementerian Keuangan mencantumkan Jawa Timur sebagai provinsi yang paling banyak menerima jatah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)

Keputusan ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran 2019.

rokok

Di tingkat kabupaten dan kota, penerima DBH CHT tertinggi adalah Kabupaten Pasuruan dengan nilai Rp177,53 miliar dan Kabupaten Kudus dengan nilai Rp158,06 miliar.

Sementara itu, kabupaten yang menerima nilai DBH CHT paling sedikit adalah 15 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan yakni Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, Ogan Komerin Ulu, Ogan Komering Ilir, Palembang, Pagar Alam. Lubuk Linggau, Prabumulih, Banyuasin, Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Musi Rawas Utara.

rokok

Penjatahan jatah DBH CHT ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran 2019.

toko rokok

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau yang sering disingkat sebagai disingkat DBH-CHT sendiri merupakan bagi hasil pungutan di luar pajak dalam bentuk cukai dari olahan tembakau, yang diatur dan dikelola negara.

Pembagian DBH-CHT ini punya alokasi tersendiri, yakni 30 persen untuk provinsi penghasil, 40 persen untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30 persen untuk kabupaten/kota lainnya

Advertisements

Kisah Gus Dur Membela Industri Tembakau

Kisah Gus Dur Membela Industri Tembakau

Era reformasi adalah era kebangkitan Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia. IHT kala krisis moneter di tahun 1998 menjadi satu-satunya Industri yang mampu bertahan melewatinya. Pasca reformasi, Gus Dur tampil menjadi presiden yang sangat mendukung industri hasil tembakau ini.

gus dur

Di masa pemerintahan, Gus Dur banyak melakukan kebijakan-kebijakan berani, Salah satu kebijakannya yang kelak bakal dikenang oleh banyak masyarakat industri tembakau adalah amandemen Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81/1999 menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2000. Amandemen ini mengatur tentang penayangan iklan IHT di media-media televisi, baik nasional maupun swasta dengan Batasan-batasan jelas.

Amandemen tersebut juga memberikan izin penyesuaian level kandungan tar dan nikotin menurut jenis produk hasil tembakau, dan penentuan batas waktu penyesuaian kandungan untuk sigaret (rokok) putih dua tahun, sigaret kretek mesin tujuh tahun dan sigaret kretek tangan sepuluh tahun.

Terkait dengan penayangan iklan, amandemen yang dikeluarkan Gus Dur saat itu memberikan angin segar bagi IHT untuk melakukan promosi pengenalan bermacam produk sigaret kretek.

Amandemen tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi industri hasil tembakau.

rokok

Tak berhenti di situ, Gus Dur juga menjadi Presiden yang membubarkan Badan Penyanggah dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). Salah satu badan yang muncul saat Soeharto masih menjadi Presiden. BPPC adalah badan yang “membunuh” petani cengkeh dan menghancurkan harga cengkeh di pasaran dunia. Dengan dibubarkannya BPPC, Gus Dur menyelamatkan harga cengkeh saat itu, oleh karenanya Gus Dur menjadi pahlawan bagi para petani-petani cengkeh di Indonesia, khususnya di daerah Maluku.

Gus Dur juga bersuara tegas menolak MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok. Alasannya karena fatwa haram MUI tak mempunyai dasar legitimasi agama yang kuat, dan juga tidak melihat konteks sosial masyarakat Indonesia secara utuh.

Gus Dur bersikap sesuai dengan apa yang menjadi pegangan Lembaga Bahtsul Masail (LBH NU) dasar ketetapan rokok adalah boleh alias mubah, sehingga tidak perlu pembahasan lagi.

rokok

Sayangnya hingga beliau berpulang, fatwa haram akhirnya benar-benar disahkan dan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang tak punya legitimasi agama yang kuat.

Banyak lagi hal-hal yang ditorehkan Presiden KH.Abdurrahman Wahid semasa menjabat sebagai Presiden RI ke-4. Beliau memimpin Negara ini dari tahun 1999 sampai 2001. Banyak dari masyarakat merasa kehilangan besar, saat Gus Dur dipanggil Tuhan YME.

Beliau menjadi panutan banyak orang, dan dianggap salah satu pendobrak sistem pemerintahan Indonesia yang tak berpihak kepada wong cilik. Beliau juga adalah salah satu tokoh Pluralisme dan Guru bangsa. Salah satu pemimpin terbaik Indonesia.

Lika-liku Masa Depan Rokok Kretek di Tengah Gempuran Vape

Lika-liku Masa Depan Rokok Kretek di Tengah Gempuran Vape

Nun jauh di sana, di Amerika Serikat tepatnya, budaya Vape juga sudah mulai berkembang lama ketimbang di Tanah Air. Penikmatnya terbagi menjadi dua, ada yang dulunya bekas perokok dan ada yang memang menikmatinya sebagai gaya hidup.

  rokok

Menjadi budaya baru yang berkembang di berbagai belahan dunia bahkan di Indonesia, Vape konon menjadi alternatif yang lebih bermanfaat daripada rokok. Dalih yang diusung selalu sama kepada para perokok tradisonal yaitu soal kesehatan dan lebih irit. Soal kesehatan tentu ada beberapa pendapat para ilmuwan yang membantahnya. Vape lebih buruk dari pada rokok apalagi kretek. Bisa Anda coba googling sendiri soal bahaya Vape.

Anehnya produk impor entah kenapa selalu dinikmati di Indonesia. Padahal Negeri ini punya warisan budaya asli khas Indonesia yakni kretek. Tentu menjadi pertanyaan besar, kenapa warisan budaya asli Indonesia selalu dirasa kuno dan harus ditinggalkan. Ada yang bermain di sini. Tentu saja salah satunya adalah media. Produsen informasi yang membuat kebanyakan masyarakat khususnya remaja berusia 18 tahun ke atas merasa tren menghisap vape lebih baik dari pada menikmati kretek.

rokok kretek

Tren tak selamanya berjalan massal dan bertahan. Vape adalah salah satu bentuk tren sesaat. Banyak yang akhirnya mengetahui bahwa vape adalah produk berbahaya. Ia dianggap salah satu produk pengganti alternatif tembakau. Namun, faktanya di beberapa negara penggunaan vape dilarang.

Di Indonesia, beberapa kafe, rumah makan dan restoran melarang konsumennya menghisap vape. Produk vape sangatlah mengganggu, asapnya oleh banyak orang dianggap sangat banyak dan menganggu.

Dalam keadaan demikian inilah rokok kretek dianggap lebih baik.

Selain itu, kretek juga dianggap lebih pro dengan ketahanan ekonomi nasional, sebab hampir seluruh bahan yang dibuat untuk kretek dari mulai tembakau sampai cengkihnya merupakan tanaman asli Indonesia. Berbeda dengan vape yang secara faktual memang banyak didominasi oleh produk impor.

rokok

Persaingan rokok memang semakin ketat. Tak ada yang bisa menjamin siapa yang bakal memenangi persaingan di masa depan. Apakah vape? Apakah rokok putih? Atau apakah rokok kretek? Entahlah. Tapi yang jelas, jika yang menang ternyata adalah rokok kretek, maka itu adalah kemenangan besar bagi Indonesia.

Pajak Rokok Sumbang PAD Sulawesi Barat 85 Miliar

Pajak Rokok Sumbang PAD Sulawesi Barat 85 Miliar

Tahun 2018 kemarin, banyak daerah di Indonesia mampu mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan Pemerintah. Sebagian besar hasil pajak ini didapatkan dari cukai pajak rokok. Salah satu Industri yang paling tidak disukai oleh kelompok Anti-Rokok, namun ternyata mampu memberikan sumbangsih besar kepada Pemerintah.

rokok

Salah satu daerah di Indonesia yang mampu mencapai realisasi pajak adalah Sulawesi Barat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pajak Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar Fahri. Beliau mengatakan bahwa target realisasi pajak rokok tahun 2018 mencapai jumlah sekitar Rp 85 miliar.

Pajak ini memberikan sumbangsih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Barat. Penerimaan besar pajak ini juga akan disalurkan ke Kabupaten melalui Dana Bagi Hasil pajak rokok.

bungkus rokok

Porsi Kabupaten akan mendapat DBH Rp 58,8 miliar. Ini akan dibagikan sesuai jumlah penduduknya. Bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten: Mamuju mendapatkan Rp11.705.441.785, Majene Rp8.062.631.065, Polewali Mandar Rp16.821.103.927. Mamasa Rp7.664.045.5565, Pasangkayu Rp7.924.671.938 dan Mamuju Tengah Rp6.678.560.333.

rokok

Dengan pertimbangan realisasi ini, maka di tahun 2019 target penerimaan Pajak untuk Sulawesi Barat akan dinaikkan sebesar 91 miliar. Meningkat 6 miliar dibandingkan tahun 2018.

Cukai Rokok Mendominasi Perolehan Bea dan Cukai Kediri

Cukai Rokok Mendominasi Perolehan Bea dan Cukai Kediri

Cukai tembakau mendominasi raihan bea dan cukai Kediri selama 2018. Angkanya mencapai 96 persen dari total target raihan sebesar Rp 17,9 triliun.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kediri, Bapak Suryana.

bungkus rokok

“Capaian target melebihi tahun lalu yaitu sebesar 16,9 triliun,”

Menurut Suryana, hasil pencapaian ini dipengaruhi oleh 28 pabrik cukai hasil tembakau, tujuh kawasan dan satu gudang untuk wilayah KPPBC Kediri.

Kepala Seksi Layanan dan Informasi KPPBC Kediri, Adiek Marga Raharja menambahkan; “Pencapaian target cukai tembakau berasal dari pabean dan cukai. Untuk cukai sumbangsihnya besar. Sebesar 96 persen lebih dari 103,01 persen berasal dari Industri Gudang Garam untuk Kediri.”

cukai rokok

Sekitar 96 persen lebih didapatkan dari cukai hasil tembakau berupa rokok. Hal ini karena meningkatnya produksi yang dilakukan pabrik rokok, di sisi lain juga menunjukkan semakin bertambahnya jumlah perokok yang berada di Kediri. Dan juga faktor rutinnya tindak pemberantasan rokok ilegal di Kediri.

rokok

Sementara itu, Ellyn T. Brahmana, kepala BPS Kota Kediri menilai meningkatnya jumlah perokok meningkatkan perolehan cukai secara signifikan.

“Rokok memang tidak selalu naik harga, tapi andilnya berasal dari meningkatnya jumlah perokok di Kediri, akhirnya penjualan rokok meningkat,” ujar Ellyn.

Pajak Rokok NTB Digunakan Untuk Pendaftaran BPJS Bagi 48 Ribu Warga

Pajak Rokok NTB Digunakan Untuk Pendaftaran BPJS Bagi 48 Ribu Warga

Pada pertengahan tahun 2018 lalu, gempa dan bencana menimpa wilayah NTB khususnya Lombok dan juga Lombok utara.

Kini, sudah beberapa bulan berlalu. Aktivitas pemulihan pasca gempa pun secara perlahan mulai dilakukan. Para warga sudah mulai kembali beraktivitas normal. Kendati demikian, tentu saja masih ada banyak persoalan yang tersisa dari efek gempa. Salah satunya adalah banyaknya warga yang terancam tidak bisa mendapatkan premi BPSJ Kesehatan karena belum membayar premi iuran pasca bencana.

orang merokok

Data-data dan kondisi tersebut ditindaklanjuti dengan cepat tanggap oleh Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat. Awal tahun ini dana tambahan dikucurkan kepada BPJS NTB dari hasil cukai pajak rokok senilai 21 Miliar.

Dana tersebut dialokasikan untuk memasukan warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

bungkus rokok

Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat (NTB) Nurhandini Eka Dewi  menjelaskan, rincian dana tersebut dialokasikan ke provinsi dan juga kabupaten/kota yang ada di NTB. Eka meminta pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di NTB untuk berkoordinasi dengan dinas sosial terkait daftar warga yang memenuhi persyaratan tersebut. Untuk yang  ada di provinsi, dana tersebut digunakan untuk membantu iuran premi para peserta BPJS yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara dengan total sebanyak 48 ribu warga Lombok Utara.

rokok

Jumlah dana dari cukai rokok ini membantu warga Lombok untuk tetap mendapatkan jaminan kesehatan dan berobat. Dana ini mampu untuk menambal mereka yang sejak dari pertengahan tahun lalu tak membayar premi iuran BPJS Kesehatan. Saat ini Dinas Kesehatan NTB berupaya keras agar seluruh warga Lombok Utara dapat menikmati jaminan BPJS Kesehatan.

Cukai Rokok Sumbang Pemasukan Negara 153 Triliun

Cukai Rokok Sumbang Pemasukan Negara 153 Triliun

Penerimaan Bea Cukai pada 2018 kemarin berhasil memenuhi target APBN 2018. Realisasinya luar biasa, mencapai Rp 205,5 triliun atau tumbuh sebanyak 6,7% dibandingkan pada tahun 2017. Realisasi penerimaan Bea Cukai itu mencapai 106% dari target yang disepakati pemerintah dan DPR di APBN 2018 yang sebesar Rp 194 triliun.

rokok

cukai rokok

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi saat ditanyai di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Penerimaan terbesar Bea Cukai pada 2018 disumbang oleh cukai rokok. Total pendapatan dari cukai itu mencapai Rp159,7 triliun, yang terdiri dari cukai rokok Rp 153 triliun, minuman (beralkohol) Rp 6,4 triliun dan etil alkohol Rp 0,1 triliun, serta cukai lainnya Rp 0,1 triliun.

rokok

Pendapatan besar dari cukai rokok tersebut juga telah dialokasikan untuk menambal biaya defisit BPJS Kesehatan seluruh warga negara Indonesia.

Hal ini telah diputuskan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada pertengahan tahun 2018 lalu. Keputusan tersebut banyak menuai kontroversi, terlebih lagi bagi para pembenci rokok. Namun, manfaat dari keputusan tersebut mampu menambal kekurangan biaya Jaminan Kesehatan seluruh warga negara Indonesia. Artinya para perokok mensubsidi seluruhnya, baik itu perokok, dan non-perokok.

orang merokok

Pemasukan besar dari cukai rokok di tahun 2018 menjadi tolok ukur untuk target penerimaan pajak di tahun 2019 ini. Tentu targetnya akan lebih meningkat. Seluruh stakeholders Industri Tembakau akan berusaha menyumbangkan lebih banyak lagi, mengingat tahun ini pajak cukai rokok tak dinaikkan harganya untuk dibebankan ke konsumen. Artinya kinerja Bea Cukai harus ekstra keras, karena tak dinaikkan pajak cukai rokok berarti butuh langkah strategis mendapatkan penerimaan cukai rokok agar sesuai target. Salah satu yang dikerjakan Bea Cukai saat ini adalah melakukan inspeksi rutin mencegah peredaran rokok-rokok ilegal yang tak bercukai.

rokok

Sebagai konsumen, perokok tentu punya peran besar untuk membantu Negara. Salah satunya adalah dengan cerdas membeli produk-produk asli Indonesia yang bercukai resmi. Hal ini nantinya akan berimbas pada penerimaan cukai di tahun 2019.