Pemerintah Kota Bogor berencana akan merevisi Perda Kota Bogor Nomor 12/2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Aturan-aturan dalam Perda tersebut akan direvisi guna menyempitkan dan mengendalikan peredaran rokok di Kota Bogor.

rokok

Aturan-aturan yang akan ditambahkan dan direvisi, banyak menuai polemik, karena menabrak aturan-aturan-aturan yang sudah ada. Salah satu yang jelas tercantum dalam PP No 109/2012 yakni tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, hingga UU Penyiaran.

Salah satu poin revisi Perda KTR Kota Bogor yang menuai polemik adalah tentang pelarang memajang bungkus rokok pada etalase dan display toko. Aturan yang kemudian diperluas penerapannya ke dalam pasar-pasar tradisional Kota Bogor. Penerapan Perda KTR di wilayah pasar tradisional tidak tepat, karena di sana banyak pedagang kecil dan kelontong yang menjajakan rokok.

penjual rokok

penjual tembakau

Jika diterapkan di pasar tradisional tentu akan mengurangi omset para pedagang tersebut. Keberatan hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Litbang Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPP-APPSI), Bapak Sjukrianto.

Beliau juga menegaskan bahwa, Jika revisi Perda itu juga berlaku pelarangan di tujuh pasar di Kota Bogor, maka dapat dibayangkan, berapa jumlah pedagang yang merugi atas aturan tersebut. Lebih baik menertibkan di wilayah yang sudah ada terlebih dahulu daripada diperluas ke pasar tradisional. Harusnya Pemkot Bogor memaksimalkan wilayah yang sudah ada pada Perda KTR saat ini, seperti rumah sakit, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, hingga lembaga pemerintahan.

rokok

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, Revisi Perda Kota Bogor tidak boleh menabrak aturan dan poin-poin dalam PP maupun UU yang sudah ada terlebih dahulu.

rokok

Kebijakan soal revisi Perda Kawasan Tanpa Rokok oleh Pemerintah Kota Bogor harus dikaji ulang dan dipikirkan betul. Jangan sampai, kebijakan yang dibuat menentang peraturan pemerintah, dan undang-undang yang sudah ada dan berlaku. Akan sangat tidak baik jika kebijakan tersebut disahkan dan dilaksanakan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s