Reklame dari produsen rokok diberi batasan sejak terbitnya PP 109 Tahun 2012. Peraturan tersebut melarang reklame iklan rokok diletakkan di jalan utama atau protokol dan harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang.

rokok

Atas kebijakan tersebut, pemerintah daerah menjadi tidak serta merta bisa memberikan keleluasaan ijin bagi perusahaan rokok yang hendak mengajukan pemasangan reklame walaupun sebenarnya keberadaan reklame rokok memberikan sumbangan besar bagi pendapatan daerah. Sebagai contoh di Lampung, sumbangsih pajak reklame perusahaan rokok bahkan mencapai 50% dari total seluruh pendapatan pajak reklame.

orang merokok

Tetapi, peraturan yang tidak jelas dengan kategori jalan utama ini membuat sejumlah pihak dengan mudah melihat pemasangan reklame rokok dianggap melanggar peraturan. Padahal ijin telah diperoleh dari pemerintah daerah.

rokok

Hal ini tentu patut menjadi perhatian, sebab bagaimanapun, rokok adalah produk legal, perusahaan rokok mempunyai hak penuh untuk mengiklankan produknya. Hak ini dilindungi oleh undang-undang. Demikianlah yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi ketika memberikan argumentasi kenapa perusahaan rokok tetap diberikan hak untuk beriklan.

Gambar ilustrasi: Eko Susanto

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s